Danramil 0804/01 Magetan wakili Dandim Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan Tahun 2018.



Magetan, Pada hari ini Rabu tgl 14 Maret 2018, Pkl 09.45 WIB s/d Pkl 11.45 WIB bertempat di Ruang Rapat DPRD Jl.Pahlawan No.1 Kab. Magetan telah dilaksanakan kegiatan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Tanggapan/Jawaban Bupati atas Pemandangan umum Fraksi Fraksi DPRD terhadap 4 Raperda Eksekutif Kab Magetan th 2018,dalam kegiatan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Magetan Bpk Ali Basri, SE,diikuti sekitar 100 orang.

Hadir dalam kegiatan rapat paripurna DPRD magetan tahun 2018 Bupati Magetan Dr.Drs.H.Sumantri,MM. Wakil Bupati Magetan Bpk. H.Samsi,ST. Sekda Kab Magetan Dr.Drs.H.Bambang Trianto, MM.  Wakil Ketua DPRD/ Ketua Rapat Kab. Magetan Bpk Ali Basri, SE.  Ka Intel Lanud Iswahjudi diwakili oleh Dantim Intel Lanud Iswahjudi Mayor Sus Sugito.  Kapolres Magetan diwakili oleh Kabagren Polres Magetan Kompol Iskandar, SH. Dandim 0804/Magetan di wakili oleh Danramil 01/0804/Magetan Kapten Inf Suwarno. Hakim Pengadilan Agama Kab Magetan H. Washid,SH. Jajaran Asisten, staf ahli, Kabag/Kadis/instansi terkait.  Jajaran Camat se Kab. Magetan.  Gabungan organisasi wanita Kab. Magetan.  Jajaran anggota DPRD Kab. Magetan.

Pimpinan rapat  Ali Basri, SE menyampaikan Dengan mengucap puji syukur alhamdulilah, atas segala Rahmat dan Karunianya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat dlm lindungan Allah SWT. Ucapan terima kasih kepada para tamu undangan yg hadir dlm giat rapat paripurna hari ini, dari jumlah anggota Dewan sebanyak 42 anggota Dewan, dihadiri 27 anggota Dewan sehingga sudah syah utk melaksanakan rapat Paripurna,dg agenda Tanggapan/Jawaban Bupati atas Pemandangan umum Fraksi Fraksi DPRD terhadap 4 Raperda Eksekutif Kab Magetan th 2018. Dengan mengucap bismilahirohman hirohim  rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka oleh umum.
Tanggapan/Jawaban Bupati atas Pemandangan umum Fraksi Fraksi DPRD terhadap 4 Raperda Eksekutif Kab Magetan th 2018. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peratuan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 2 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 11 tahun 2016 Tentang Pemilihan , Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 12 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengawali Tanggapan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 Raperda Kab. Magetan ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Pemandangan Umum oleh Anggota Dewan. Hal-hal yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tersebut merupakan bahan untuk pembahasan raperda yang dilaksanakan antara pansus rpaerda dan tim pembahas raperda pemerintah. Semoga kedepannya nanti keempat raperda ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat kab. Magetan. Dan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Magetan tahun 2018 berjalan dengan aman dan lancar. Perlu kita ketahui bersama bahwa lelang pada tahun 2016 dan 2017 terhadap penyelesaian pembangunan Stadion Magetan mengalami kegagalan berkali-kali, semoga ditahun 2018 dokumen dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Dalam Peningkatan SDM maupun Sarana dan Prasarana selalu dilakukan Pembenahan dalam rangka menciptakan tata kelola penyelenggara pemerintah. Sanksi administratif bagi wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, pengaturan tersebut Pada Bab VII merupakan amanah dari Pasal 156 UU no. 26 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Harmonisasi terhadap perubahan tarif yang sebelumnya telah ditinjau ulang dan ditetapkan dengan peraturan Bupati, misalnya untuk retribusi terminal, tempat khusu parkir, tempat rekreasi, sebagian obyek retribusi penjualan produksi usaha daerah. Hal baru yang diatut dalam Permendagri No. 65 tahun 2017 terhadap pembahasan dan kesepakatan karena akan mengubah desain pada pelaksanaan Pilkades. Yang dimaksud dengan perolehan suara yang lebih luas adalah sebaran perolehan suara sah. Dalam penetapan unsur masyarakat tentunya harus disesuaikan dengan kondisi di wilayah Kab. Magetan. Kita berharap semoga dengan berjalannya waktu semua pihak dapat berperan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan beberapa penyempurnaan regulasi yang kita susun dapat memperbaiki pelaksanaan pengisian perangkat desa dan mengatasi beberapa permasalahan yang ada. Dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan atas beberapa desa. Ujiannya dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi negeri. Agar hasilnya bisa lebih obyektif. Karena hal tersebut sudah diatur dalam penjelasan Pasal 10 Ayat 4 Permendagri No. 67 tahun 2017. Hadirin rapat Paripurna yang saya hormati, terhadap pertanyaan, usul, saran yang telah disampaikan oleh Fraksi Fraksi DPRD semaksimal mungkin telah kami berikan Tanggapan /Jawaban penjelasan,dan apresiasi namun apabila masih ada permasalahan atau ada yang terlewatkan pada Tanggapan/Jawaban Kepala Daerah pada hari ini kiranya dapat diklarifikasikan kembali melalui rapat-rapat kerja berikutnya.
Pendapat Pelapor. Bahwa Tanggapan/Jawaban Bupati atas Pandangan Umum sangat di Perlukan sbg bahan evaluasi dan Koreksi Pengambilan keputusan oleh Fraksi Fraksi dlm menentukan 4 Raperda Eksekutif sebagai acuan dlm Pembuatan Raperda tersebut (tsr 0804)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.